Unsil Akan Segera Jadi PTN

Sekitar 300 pegawai Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, berharap agar status karyawan mereka dipertahankan bila universitas itu berubah menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Menurut rencana, Unsil akan menjadi universitas negeri tahun 2008 ini.

"Kami sudah menyampaikan usul kepada pemerintah, agar nasib para pegawai Unsil, khususnya yang tidak berstatus PNS, diperhatikan," kata Jumly, M.Sc., Ketua Panitia Penegerian Unsil, di Tasikmalaya, Sabtu (26/7).

Sebagaimana diketahui, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas, Kamis (24/7) datang ke Unsil. Mereka melakukan pertemuan dengan Rektor Unsil, Yayasan Unsil, perwakilan dosen, pegawai, mahasiswa, dan Panitia Penegerian Unsil.

Dalam pertemuan itu, Kepala Suborganisasi Kelembagaan Ditjen Dikti Bambang Sarengat menginformasikan bahwa perubahan status Unsil menjadi negeri, rencananya akan diwujudkan pada tahun 2008 ini. Perubahan status itu akan dituangkan dalam Keputusan Presiden.

Oleh karena itu, Unsil diminta segera mendata aset dan pegawai yang akan diserahkan ke pemerintah agar bisa secepatnya diproses. Penegerian Unsil itu diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan di Priangan Timur. "Unsil dinegerikan juga karena track record-nya cukup bagus dan memiliki nilai sejarah yang baik," kata Bambang.

Rencananya, panitia akan mengadakan pertemuan dengan tim Depdiknas untuk mematangkan dan menentukan hari penegerian Unsil. "Kami mengusulkan, penegerian ini sebaiknya dilakukan pada tanggal bersejarah, seperti 1 Oktober, 5 Oktober, 28 Oktober, atau 10 November. Namun, kami berharap tanggal 1 Oktober," katanya.

Soal perluasan areal kampus, kata Jimly, sebenarnya Pemkab Tasikmalaya sudah siap membantu menyediakan lahan di Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya. "Kami akan terus berkomunikasi kembali dengan Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya, untuk membahas persoalan lahan. Semoga mereka bisa membantu," katanya.

Seperti diketahui, Unsil sejak tiga tahun ke belakang, berusaha menjadi universitas negeri. Rencana itu mendapat dukungan sejumlah pemeritah kabupaten/kota, pemprov, DPR, dan DPD.